Pemkot Tasikmalaya Cari Rujukan Pelaksanaan HAM di Kabupaten Wonosobo

Pemkot Tasikmalaya Cari Rujukan Pelaksanaan HAM di Kabupaten Wonosobo - Sejak memiliki Perda Ramah HAM dan Komite Kabupaten Ramah HAM pertama di Indonesia Kabupaten Wonosobo terus berkomitmen untuk mewujudkan impian itu. berbagai fasilitas publik ramah HAM dibangun untuk disabilitas agar setara dalam memperoleh layanan dan pelayanan.

https://berita.satumenitnews.com/2018/12/pemkot-tasikmalaya-cari-rujukan.html

Pemkot Tasikmalaya Cari Rujukan Pelaksanaan HAM di Kabupaten Wonosobo

Wonosobo - Sebagai yang pertama mencetuskan tentu menjadi rujukan bagi kota lain yang belum mempunyai perda dan Komisi Kabupaten Ramah HAM, tak terkecuali dengan Kota Tasikmalaya, tak tanggung-tanggung Wakil Walikota Tasikmalaya, H.Muhammad Yusuf sendiri yang memimpin tim dari Pemkot Tasikmalaya untuk kunjungan kerja dan belajar tentang HAM di Kabupten Wonosobo.

Diterima Wakil Bupati Wonosobo, Agus Subagiyo, didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Wonosobo, Eko Sutrisno Wibowo, di Pendopo Kabupaten, Selasa (18/12). Yusuf menyampaikan, tujuan kunjungan kerja ke Wonosobo, "Kami iningin melihat sampai sejauh mana penerapan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Wonosobo, utamanya pelaksanaan RANHAM atau Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, mengingat di Kabupaten Wonosobo sebelumnya pernah menggelar Festival HAM tingkat internasional dan jadi satu-satunya Kabupaten/Kota yang punya Komisi Daerah Kabupaten Ramah HAM." Ujarnya. Selain itu ia juga penasaran karena Kabupaten Wonosobo tiap tahunnya selalu menerima penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia tingkat nasional kategori Peduli HAM.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati, Agus Subagiyo, menyampaikan bahwa sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, khususnya pasal 76 ayat 3, harus dibentuk komisi untuk membantu Bupati dalam menerapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo. Komisi tersebut bertugas mempromosikan dan mengarustamakan nilai-nilai HAM kepada publik.

Sejak ditetapkannya Perda nomor 5 Tahun 2016, Pemkab terus berkomitmen untuk mewujudkan Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM, dengan melibatkan beberapa lembaga, yang selama ini bermitra dengan Pemkab Wonosobo, dengan memprioritaskan pada pemenuhan HAM. Menurut Wabup, tidak ada orang yang mau haknya diambil. Siapa pun dia, pasti ingin mengembangkan diri sesuai keinginannya. Selagi itu sesuai aturan yang berlaku, setiap orang punya hak yang sama.

Sedangkan kehadiran Komisi Daerah HAM sendiri, dibentuk untuk menjadi inisiatif pemajuan HAM sejak dari daerah, dan diharap bisa memfilter atau melokalisir potensi permasalahan HAM di tingkat lokal. Komisi juga bisa membantu akselerasi penerapan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) serta menjadi partner bagi Desk Wonosobo Ramah HAM, dalam mengawal isu HAM sebagai implementasi Peraturan Daerah. Kehadiran komisi ini, diharapkan bisa mendorong sinkronisasi agenda Wonosobo, untuk perumusan kebijakan afirmatif, dalam progam tujuan pembangunan berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan serta berbagai isu lainnya dalam konteks hak sipil dan politik maupun ekonomi, sosial dan budaya.

Sementara terkait penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia tingkat nasional kategori Peduli HAM, menurut Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Wonosobo, Eko Sutrisno Wibowo, tahun ini Kabupaten Wonosobo meraih poin 65,95 untuk Kelompok Hak, yang meliputi Hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan dan lingkunan yang berkelanjutan.

Sedang kelompok impementasi Aksi HAM tahun 2017-2018 meraih poin 15, sehingga berhak meraih kategori Kabupaten Peduli HAM. Penghargaan dari Kemenkum dan HAM RI kepada kabupaten/kota ini sendiri terbagi dalam empat kategori, yaitu Peduli HAM, Cukup Peduli HAM, Mulai Peduli HAM dan Kurang Peduli HAM.

Penghargaan diserahkan pada saat memperingati Hari HAM se-dunia. Yang mana penilaian dilakukan melalui mekanisme dialog Universal Periodic Reviewe (UPR), yang dilaksanakan sejak awal tahun 2018. Selain itu, Wonosobo juga berhasil meraih beberapa prestasi di bidang penegakkan HAM, terbaru SMAN 1 Wonosobo sukses menjadi juara LCC HAM tingkat nasional di Jakarta.

No comments

Featured post

Terbebani Biaya Pilkada Langsung Pemkab Wonosobo Datangi Komisi II DPR RI

Terbebani Biaya Pilkada Langsung Pemkab Wonosobo Datangi Komisi II DPR RI - Jakarta, Anggota Komisi A DPRD Wonosobo menilai Biaya Pilkada ...

Powered by Blogger.