Fraksi PDIP Tuding Pemkab Wonosobo Tidak Serius Entaskan Kemiskinan

Fraksi PDIP Tuding Pemkab Wonosobo Tidak Serius Entaskan Kemiskinan - Setelah melihat KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang rinciannya diberikan setelah rapat Paripurna, anggota Fraksi PDIP tuding Pemkab Wonosobo tidak serius dalam menangani pengentasan kemiskinan.

Fraksi PDI Tuding Pemkab Wonosobo Tidak Serius Entaskan Kemiskinan

Fraksi PDIP Tuding Pemkab Wonosobo Tidak Serius Entaskan Kemiskinan

Anggota DPRD Wonosobo masih serius memperhatikan program pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Wonosobo, hal ini tercermin dalam tanggapan mereka terhadap pengajuan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang disodorkan Pemkab untuk rancangan Anggaran 2020.

Dalam pandangan mereka tidak ada angaran program yang menitik beratkan penuntasan angka kemiskinan di Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggota Fraksi PDI Perjuangan Wahyu Lembusuro Nugroho kemarin mengatakan pihaknya akan terus memantau dan mencermati setiap detail program anggaran yang diajukan.

"Kita akan lakukan pencermatan terhadap kebijakan di Wonosobo, apa yang keliru dan salah dalam pengajuan sehingga masyarakat Wonosobo terbebas dari kemiskinan. Kita akan lihat di KUA PPAS hingga penetapan APBD nanti, apakah ada kesalahan kebijakan yang membuat prioritas penuntasan kemiskinan di Wonosobo terhambat atau tidak," bebernya.

Dari data yang didapat, Wahyu melihat datanya belum bergeser ke arah positif, bisa dikatakan Pemkab gagal mengatasi kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. "Maka akan kita kawal terus mulai dari penetapan KUA PPA tahun 2020 hingga APBD nanti, kami cukup prihatin dengan kondisi kemiskinan yang datanya belum bergeser ke arah positif, bisa dikatakan Pemkab gagal atasi kemiskinan," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan Eka Gunadi menambahkan jumlah warga miskin di Wonosobo sebesar 17,58 % yang setara dengan 138.300 jiwa. Artinya Wonosobo rata-rata warga miskin pengeluaran perbulan dibawah Rp 323.490 setiap orang.

Berdasarkan data yang diambil dari BPS, pihaknya menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan kurang berhasil, bahkan kemiskinan belum menjadi prioritas utama dalam pengajuan KUA PPAS.

"Sangat ironis sekali ketika Slogan pengentasan kemiskinan tidak tercermin dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) tahun 2020 yang dijabarkan melalui rumusan PAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara ). Kemudian memunculkan pertanyaan apakah kemiskinan warga Wonosobo sudah tidak menjadi prioritas?" bebernya. (anj)

No comments

Featured post

Terbebani Biaya Pilkada Langsung Pemkab Wonosobo Datangi Komisi II DPR RI

Terbebani Biaya Pilkada Langsung Pemkab Wonosobo Datangi Komisi II DPR RI - Jakarta, Anggota Komisi A DPRD Wonosobo menilai Biaya Pilkada ...

Powered by Blogger.