Breaking News

Pemkab Kudus Dukung Upaya Mensejahterakan Kaum Difabel

KUDUS-Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) mendorong Pemkab Kudus menjadikan Kabupaten Kudus menjadi daerah Inklusi atau ramah difabel. Baik di fasilitas publik maupun di lingkungan industri. Sebab hal itu merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016, tentnag tentang Penyandang Disabilitas.

Plt Bupati Kudus, Hartopo dan Ketua FKDK Rismawan Yulianto foto bersama penerima penghargaan peduli disabilitas

Pemkab Kudus Dukung Upaya Mensejahterakan Kaum Difabel

‘’Ada 22 sektor di dalam UU Nomor 6 Tahun 2016 yang seharusnya dipenuhi pemerintah,’’ kata Ketua FKDK, Rismawan Yulianto, saat menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional 2020 di Aula DPRD Kabupaten Kudus, Minggu (13/12).

satumenitnews Rismawan memaparkan, dari 22 sektor yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 itu, salah satunya adalah pemerintah dapat menjamin hak-hak warga disabilitas. Seperti memberikan lapangan pekerjaan di perusahaan swasta maupun plat merah, minimal satu persen dari total jumlah pekerja.

‘’Kudus sebagai Kota Industri, seharusnya bisa mengakomodasi itu,’’ ujarnya.

Diakui, saat ini sudah ada beberapa perusahaan swasta dan lembaga sosial non-pemerintah yang peduli terhadap penyandang disabilitas di Kudus. Sehingga dia berharap, kepedulian itu dapat memicu perusahaan dan lembaga lain, untuk peduli terhadap warga difabel.

‘’Momen Hari Disabilitas Internasional hari ini bisa dijadikan momen untuk instropeksi diri,’’ ujarnya.

Sementara Plt Bupati Kudus, Hartopo mengatakan, Pemkab Kudus akan mendukung upaya kaum disabilitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Dukungan yang akan diberikan berupa peluncurkan program paket pendidikan, dan ijazahnya bisa dijadikan modal untuk mencari pekerjaan.

‘’Kami minta FKDK membuat satgas, yang nantinya tugasnya adalah mensosialisasikan program pemerintah untuk kaum difabel,’’ ujar Hartopo.

Menurut Hartopo, dengan kondisi yang saat ini, perusahaan tentu memiliki banyak pertimbangan untuk menerima kaum difabel. Namun jika sudah memiliki ijazah pendidikan yang tinggi, perusahan milik swasta maupun pemerintah akan mudah menerima.

‘’Setidaknya bisa di bagian resepsionis maupun membantu di kantor. Kalau harus bekerja keras tentunya kesulitan,’’ kata Hartopo.

Sedang Wakil Ketua DPRD Kudus, Ilwani mengaku akan mendukung gagasan Plt Bupati Kudus itu, dan menyiapkan anggaran. Namun dia berharap, bantuan anggaran tersebut tidak hanya dinikmati segelintir orang, semua penyandang disabilitas di Kudus harus bisa ikut menikmatinya.

‘’Perda Disabilitas tahun ini masuk dalam Perda inisiatif. Tahun depan, saya harapkan Pemkab Kudus juga mengajukan Perda CSR (Corporate Social Responsibility), untuk membantu kaum difabel,’’ pungkasnya. (red/e2)

Tidak ada komentar

Terbaru

Vaksinasi Covid-19 di Kudus Dipercepat, Nakes Jadi Prioritas

KUDUS - Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus telah menerima kucuran vaksin Covid-19 sebanyak 11.280 dosis, dan tengah disimpan di gudang f...